Foto : Gambar kapitan-sultra, demo didepan hotel Zahra,, terkait kedatangan wakil ketua KPK RI Laode syarif, dalam agenda membawakan materi kuliah pasca sarjana Universitas sulawesi tenggara, ( UNISULTRA ) KENDARI.
Koalisi Kapitan-sultra melakukan demonstarisi didepan hotel zahra, pada senin 24/6/2019.
Kapitan-sultra dalam orasinya, asrul mengatakan dihadapan masyarakat yang disekitar hotel zahra, maksud kedatangan kami di hotel zahra ini, untuk menerima kami dengan wakil ketua KPK RI Laode syarif karena tuntutan kami ini, banyaknya yang kami mau laporkan banyak dugaan perusahaan pertambangan yang beraktivitas disekitar kawasan hutan sehingga menyebabkan hutan semakin gundul ungkap asrul.
Kami duga banyak perusahaan pertambangan yang beraktivitas didalam kawasan hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi yang tidak memiliki izin pinjam pakai, kawasan hutan ( IPPKH) yang mengakibatkan hutan menjadi rusak serta tidak adanya serapan air ketika hujan turun, dan kami juga menduga bahwa banjir bandang yang terjadi baru baru ini, disejumlah daerah yang ada disultra bukan hanya faktor alam semata akan tetapi akibat campur tangan manusia yang berupa pemberian izin terhadap perusahaan tambang yang tidak terkontrol oleh pemerintah daerah, tegas asrul dalam orasinya.
Yang dimana mereka melakukan aktivitas pengurusakan lingkungan hutan, dan tanah sehingga tidak adanya ruang vegetasi tanpa adanya upaya reboisasi bahkan lahan pertambangan yang akan mengakibatkan hutan menjadi gundul dan membuat lingkungan menjadi tercemar dan bahkan menyebabkan erosi sehingga terjadi luapan sungai yang menengelamkan sejumlah desa, di konut, ungkap asrul degan tegas.
Dari kapitan sultra Memeninta wakil ketua KPK RI Laode syarif untuk menemui kami, bapak.Laode syarif selaku wakil ketua KPK RI, karena proses yang mengeluarka izin, iup, itu tidak dikaji oleh lingkungan hidup, maka kami meminta wakil ketua KPK RI Laode syarif agar menemui kami, untuk membahas terkait perusahaan pertambangan yang ada disultra, banyak kejanggalan, dan permainan para oknum oknum, masalah izin pertambangan, dan IUP IUP, pertambangan yang dikeluarkan pemerintah, itu harus dikaji ulang,, banyak dugaan kejahatan dalam pemberian Izin dan IUP pertambangan ungkap tegas asrul.
( Penulis usman )
Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
