Media Nasional Obor Keadilan | Jelang pilkada nanti, bukan cuma money politic yang harus kita waspadai. Tapi juga obral izin!
Menurut kajian Auriga, ada lebih dari 13.000 izin tambang terbit selama 2004-2016. Trendnya menunjukkan penerbitan izin meningkat 1 tahun jelang pilkada dan 1 tahun sesudahnya! Dicurigai untuk ‘modal’ kampanye politik
Tak hanya di sektor pertambangan, obral izin juga terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan.
Hubungan pilkada dan obral izin?Pengusaha yang diuntungkan karena penerbitan izin diduga mendanai kampanye politik sebagai balasannya.
Obral izin juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah. Dampaknya bagi masyarakat besar sekali: laju deforestasi semakin meningkat, kebakaran hutan terjadi setiap tahun, masyarakat adat terusir dari tanah leluhur, sumber air yang hilang, dan masih banyak lagi. Bila hal ini terus dibiarkan, kita tidak lagi punya tempat yang layak untuk tinggal.
Di Pilkada tahun ini, bisa saja terjadi obral izin lagi. Terutama setelah pilkada selesai. Ada 171 daerah akan mengadakan pemilihan secara serentak pada Juni 2018. Bayangkan kalau di daerah-daerah itu terjadi obral izin juga!
Untuk mencegah hal itu, kami ajak kamu untuk dukung petisi ini agar Presiden Jokowi menginstruksikan kepala daerah untuk hentikan penerbitan dan perpanjangan izin setahun sebelum hingga setahun sesudah Pilkada.
#StopObralizin
Berikut Tautan Petisi nya silahkan berpartisipasi
Ini tautannya:
https://www.change.org/p/pak-jokowi-stopobralizin-tambang-untuk-kampanye-politik?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_context=signature_receipt&recruiter=857136710
Di Teruskan;
OBOR PANJAITAN
PIMRED MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN
Ketua umum
IPAR (IKATAN PERS ANTI RASUAH)
