Foto:Gus Irawan Pasaribu, ketika meneri aspirasi dari para sopir angkutan di Padangsidimpuan, yang mengeluhkan tidak tersedianya BBM jenis Premium di SPBU.
PADANGSIDIMPUAN | Media Nasional Obor Keadilan | Putra Asal kota Padangsidimpun yang Saat ini Duduk di parlemen dari Komisi VII DPR-RI, meminta Pertamina agar mau bertanggung-jawab atas hilangnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di sejumlah daerah seperti di Sumatera Utara.
Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu Mengatakan, secara nasional, pada 2017, Pertamina mempunyai kewajiban alokasi kuota Premium kepada masyarakat sebanyak 12.500.000.000 liter, namun, hingga saat ini, realisasi kuota hanya 6.000.000.000 liter. Artinya, selisih harga antara Premium dan Pertalite sebesar Rp1.000 dengan Pertalite, maka Pertamina menumpuk hak rakyat lebih kurang Rp6 triliun, sehingga Komisi 7 DPR RI, mengindikasikan Pertamina sengaja tidak menjual BBM jenis premium.
"Jadi, wajar saja kalau Pertamina ini dibilang rampas uang rakyat, karena ada Rp6 triliun lagi uang masyarakat yang tidak disalurkan melalui pemenuhan kuota Premium secara nasional,"ujarnya kepada Wartawn ketika ditemui di Padangsidimpuan.
dia Juga Mengatakan Khusus untuk Sumatera Utara (Sumut), kuota penyaluran BBM jenis premium pada 2017 sebanyak 1.680.000.000.000 liter, namun realisasi hanya 492.000.000, sehingga apabila dihitung kerugian masyarakat Sumut akibat ulah dari Pertamina lebih kurang Rp1 triliun.
Lebih lanjut dia mengatakan, apabila mengacu ke Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191/2014, maka ada tiga kategori BBM yaitu, BBM tertentu. BBM jenis ini adalah, minyak tanah, solar dan merupakan subsidi dari pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, jenia khusus penugasan, BBM jenis ini termasuk Premium dan BBM umum, jenisnya Pertamax, Pertalite."Untuk jenis pertama dan kedua, pemerintah wajib menyediakan dan menyalurkan BBM tersebut kepada masyarakat.
Selama ini, menurut pengakuan Pertamina bahwa, mereka tidak wajib lagi menyediakan BBM jenis premium kepada masyarakat, namun, ternyata, pengakuan itu berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi saat ini."Jangan bohongi pemerintah dan rakyat, katanya tidak perlu lagi menyediakan BBM Premium, tapi kenyataannya berbanding terbalik,"tandasnya.
Penulis : Sabar
Editor : Redaktur
Home
» BBM Premium
» Daerah
» DPR RI
Berita Terkait
BERLANGGANAN NEWSLETTER
Komentar