JAKARTA | Media Nasional Obor Keadilan | Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari mengatakan terkait kebijakan bebas visa dari beberapa negara yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara salah satunya pariwisata perlu dilakukan evaluasi kembali
Pasalnya, Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai ada beberapa tinjauan yang dinilai masih memiliki beberapa potensi yang dapat merugikan Indonesia.
" Kami melihat ada beberapa yang harus dibahas bersama menteri luar negeri (Menlu) akan bebas visa ini. Bukan apa selain tidak maksimal dalam melakukan pemasukan kas negara, hal ini memicu disalah gunakan untuk melakukan potensi yang merugikan negara," terang Kharis di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/11).
"Bagaimana kalau yang datang membuat atau membawa masalah tentunya ini bukan meningkatkan ekonomi atau potensi Indonesia bukan," imbuhnya kembali.
Putra daerah asal Jawa Tengah ini menuturkan kiranya pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap sistem bebas visa ini dan memberikan solusi lain agar potensi Indonesia dapat lebih dimaksimalkan.
" Kalau tidak menguntungkan mungkin negara yang diberikan bebas visa dapat dicabut fasilitasnya dan dipindahkan kepada negara lain yang mungkin memiliki potensi positif bagi Indonesia, jika tidak ada ya lebih baik sedikit tetapi dapat lebih dimaksimalkan," tandas Politikus yang gemar menembak ini.(frl)
Editor : Redaktur
