Foto : Rofi Munawar, Anggota Komisi VII DPR RI.
JAKARTA I Media Nasional
Obor Keadilan I Jumat ( 10 / 11 /
2017 ). Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR
RI) Komisi Energi Rofi Munawar meminta Pemerintah melakukan mitigasi dan
antisipasi kenaikan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai 65 USD /
Barel. Jika kenaikan ini terus terjadi dalam jangka panjang tentu saja akan
mempengaruhi Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2018 yang telah mematok
International Crude Price (ICP) di harga 48 USD/barel.
"Ditengah tren penurunan
produksi minyak nasional, tentu saja situasi ini dapat membebani anggaran
negara dan konsumsi publik. Mengingat hampir setengah dari konsumsi minyak
nasional diperoleh dari importasi" disampaikan oleh Rofi Munawar kepada
Obor Keadilan, di Jakarta, Jumat (10/11).
Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi)
VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menduga bahwa kenaikan harga BBM
ini terjadi lebih banyak terkait faktor geopolitik dan kebijakan negara
produsen minyak. Diantaranya imbas dari proses reformasi hukum yang terjadi di
negara produsen utama minyak dunia Arab Saudi, juga penurunan rig yang
beroperasi di Amerika Serikat dan kesepakatan negara-negara penghasil minyak
(OPEC) untuk memotong produksi mereka. Tapi atas dasar itu pula, maka sudah
sepantasnya Indonesia lebih cermat dalam menggunakan alokasi energi nasional.
"Ditengah upaya pemerintah
menggenjot infrastruktur dan proyek padat modal, tentu saja perlu
langkah-langkah dan perhitungan yang cermat dalam mengantisipasi kenaikan
minyak dunia ini" jelasnya.
Rofi juga memaparkan, sebenarnya
kenaikan minyak dunia sudah dipredksi, meski selama beberapa tahun terakhir
kita masih merasakan harga minyak dunia yang rendah dibawah 50 USD / barel.
Namun demikian, disaat kondisi minyak rendah arah pengembangan energi
alternatif kita juga belum optimal dikelola. Hingga pada akhirnya bisa sangat
mungkin kenaikan minyak dunia kali ini akan berimbas langsung kepada
masyarakat.
"Kita juga mengingatkan
secara khusus kepada PT Pertamina sebagai operator yang menjalankan kebijakan
BBM satu harga untuk menghitung secara seksama" pungkasnya.