Foto : Presiden RI, Joko Widodo sedang menunjukkan dan menerangkan tentang sertifikat yang akan dibagikan kepada masyarakat dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
MADIUN I Media Nasional Obor Keadilan
I Selasa ( 07 / 11 / 2017 ). Presiden
Joko Widodo terus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan
ekonomi melalui reforma agraria. Salah satunya adalah dengan menetapkan target
penerbitan sertifikat di setiap daerah di seluruh Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Presiden pada Senin, 6 November
2017, saat menyerahkan 8.950 sertifikat kepada masyarakat dari lima
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di antaranya adalah Kabupaten
Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo.
"Saya perintahkan kepada Menteri BPN tahun ini 5 juta
sertifikat harus keluar, lalu tahun depan 7 juta, dan tahun depannya lagi 9
juta. Saya sudah perintahkan juga di Jawa Timur tahun 2023 semuanya pegang
sertifikat," ujar Presiden kepada masyarakat yang hadir di Alun-Alun
Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Senin (06/11) kemarin.
Target tersebut ditetapkan bukanlah tanpa alasan, mengingat
selama ini masih banyak sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. Menurutnya,
sengketa tersebut terjadi akibat masyarakat belum memiliki sertifikat sebagai
tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah mereka.
"Kita harapkan dengan semuanya pegang sertifikat tidak
ada lagi yang akan sengketa-sengketa. Tidak ada," ungkapnya.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan kepada masyarakat penerima
sertifikat untuk menjaga dan menggunakan sertifikat yang dimiliki dengan sebaik
dan seproduktif mungkin.
"Hati-hati saya ingatkan kalau ingin pinjam di bank,
ingin dipakai untuk jaminan di bank, silakan. Tapi dihitung dan dikalkulasi
bisa masuk atau tidak bisa mencicil setiap bulan atau tidak? Kalau tidak bisa
ya jangan," ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat
Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (red/bm/hmsPres).
