Ketua IMAPA Yunus Gobai mengatakan " Ketika kampanye Politik di Lapangan Karel Gobai Enarotali, Saya saksikan mereka ( Calon DPRD) berjanji ke Masyarakat akan mengantar aspirasi masalah sosial yang akan jadi Perumusan Penetapan kebijakan, selama menduduki kursi Lembaga Legislatif (DPRD ) Namun ternyata Omong kosong".
"Sejak dilantiknya DPRD hingga Hari ini Keberfungsian Lembaga Legislatif DPR dinilai berstatus lemah, tidak berfungsi, bobot persennya kalah dari Tahun kepemimpinan DPR sebelumnya"
Saya (Yunus Gobai) sempat ke kantor DPR melihat keaktifan anggota DPR, ternyata????? hanya dua orang Anggota DPR namanya Moses Mote dan Menase Gobai, Saya cerita seputar Perkembangan Masyarakat Paniai tentang malas bekerja dan hidup ketergantungan.
"Saat bertanya tentang Keaktifan Keberfungsian Lembaga Legislatif??? langsung di jawab " Bahwa mau bicara masalah apa pun itu dengan satu dua orang Anggota DPRD saja tidak layak jamin tapi harus dengan seluruh anggota DPRD yang ada" Itu jika aktif Kerja sama, Duduk rapat, Kontrol bersama Anggota DPRD, Baru kita bisa Mendata rumuskan masalah Pembangunan ke aturan kebijakan menjadi Program Prioritas." Ungkap Yunus Penuh Serius.
Belum fungsi lembaga legislatif tentang Penyaluran, Penyampaian, Perumusan, Pengambilan keputusan hingga Pendampingan Pengawasan. Maka pembangunan menjadi tumpang tindih yakni : Jaringan signal tidak memadai hampir 4 Tahun, Mesin PLN tidak aman hampir 6 Tahun, Kerusakan jalan kota Enarotali, Bibida tidak terbangun hampir 5 Tahun, Pendidikan menurun sejak 2013, Belum ada anggaran biaya SDM hampir 5 Tahun, Belum ada dana Darurat bencana Alam hampir 5 Tahun, Miras, Judi Togel meningkat hampir 5 Tahun, Pemukiman bansos didominasi perkotaan saja, Revitalisasi kali Enaro 70 % belum tuntas, Perusahan Tambang Emas kali Degeuwo belum tuntas, Tapal batas PT Freeport, Timika, Paniai belum dibicarakan
Disebabkan lemahnya status Lembaga Legislatif dan keperibadian Anggota DPRD Kab Paniai Memimpin organisir mekanisme DPRD merancang rumuskan Penetapan Program Prioritas Pembangunan, Kekurangan selama kepemimpinan DPRD Kab Paniai merupakan pengalaman bagi yang akan jadi DPRD 2019 2024.
Saya angkat ini di permukaan dengan harapan masyarakat melihat memilih mereka ( Calon DPRD) yang memiliki Kapablitas, Akuntablitas Responsiblitas terhadap masyarakat dan Daerah Kabupaten Paniai ke Pembaharuan menyeluruh.
Penulis : David
Editor : Redaktur
