Foto : Ilustrasi (Istimewa)
JAKARTA | Media Nasional Obor Keadilan | Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi Pemerintah yang mendukung beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing yang menjual BBM RON 89 dengan harga rendah. Selain bertentangan dengan berbagai kebijakan, beroperasinya SPBU tersebut juga mempermalukan Indonesia di mata dunia.
“Seharusnya Menteri ESDM malu. Negara lain berjibaku untuk lolos Euro3 dan Euro 4, sementara Indonesia belum lolos dengan Euro 2, karena melanggengkan BBM RON rendah,” tegas Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi melalui keterangan tertulis, Jumat (24/11).
Menurut Tulus, pengoperasian SPBU asing yang menjual BBM kualitas rendah tersebut, tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Termasuk, kebijakan energi bersih serta energi baru dan terbarukan. Karena itu, target Indonesia untuk mengurangi produksi karbon hingga 26 persen pada 2030, hanya mimpi di siang bolong.
“Bagaimana mau mengurangi produksi karbon jika penggunaan bahan bakar kualitas rendah masih dominan? Dan mengapa pula Menteri ESDM dan jajarannya menyambut gegap gempita beroperasinya SPBU tersebut, yang konon perizinannya pun sangat mudah?” kata Tulus.
Terkait hal itu, Tulus menyebut, dukungan Pemerintah terhadap SPBU itu, justru memunculkan berbagai anomali. Pertama, karena penjualan BBM oktan rendah tidak sesuai roadmap, yang seharusnya mengurangi konsumsi dan distribusi BBM beroktan rendah.
“Bandingkan dengan Malaysia, yang menjual BBM dengan RON paling rendah 95. Lha, ini Pemerintah malah mendukung SPBU baru yang menjual RON rendah. Ini namanya tidak konsisten dan langkah mundur,” kata Tulus.
Foto : Tulus Abadi dari YLKI (Istimewa)
Kalau pun RON yang dijual adalah 89, menurut Tulus, klaim tersebut harus diuji terlebih dahulu di laboratorium independen. Bahkan, tandasnya, keberadaan RON 89 itu sendiri juga merupakan anomali, karena RON 89 yang dijual merupakan booster dari RON 88. “Namun, sekali pun mengantongi RON 89, tetap jauh dari standar Euro2,” lanjutnya.
Anomali selanjutnya, imbuh Tulus, karena SPBU asing itu menjual harga BBM beroktan terendah di bawah harga pasar. Padahal, bisa saja hal tersebut merupakan teknik marketing untuk menggaet konsumen pada masa promosi. Kalau masa promosinya lewat, jelas Tulus, mereka pasti akan menjual dengan harga normal atau bahkan lebih mahal.
Anomali selanjutnya, karena SPBU asing tersebut beroperasi di Jakarta yang pangsa pasarnya sangat besar. Padahal, seharusnya mereka didorong untuk beroperasi di daerah terpencil, sejalan dengan program Pemerintah terkait kebijakan satu harga untuk BBM. “Di daerah tersebut masyarakat jauh lebih membutuhkan karena masih minimnya infrastruktur SPBU,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Maluku Evert Kermite meminta Pemerintah untuk menugaskan SPBU asing itu mendukung program BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Maluku. Pasalnya, saat ini masih banyak wilayah di Maluku yang belum tersentuh program tersebut.
“Misal di Kabupaten Aru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Tual, dan sebagainya. Di daerah tersebut nelayan masih sangat banyak. Jika seluruhnya menikmati harga murah, maka masyarakat akan sangat diuntungkan,” kata Evert.
Menurut Evert, dorongan Pemerintah kepada SPBU itu akan besar manfaatnya bagi masyarakat. Karena dengan harga BBM yang masih tinggi, membuat biaya hidup juga membengkak. “Kami mendukung itu. Apalagi , kami mendengar bahwa SPBU baru itu juga akan beroperasi di Maluku. Peran swasta sangat dibutuhkan. Kita tunggu bagaimana pemerintah melakukan komunikasi dengan mereka,” kata Evert.
Editor : Redaktur
