Kata Pengantar Diskusi Publik
Waspada Investasi oleh
Ketua Umum GK Center
7 Oktober 2017, Hotel Ciputra
Jakarta.
Indonesia telah membuat kemajuan yang berarti sejak mencapai kemerdekaannya dan kini berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah dengan pendapatan perkapita Indonesia pada 2016 sebesar Rp 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp4 juta per bulan di tahun 2016 dan berada di urutan ke-16 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
HDI (Human Development index) di Indonesia terlihat kian membaik, HDI meningkat dari 0,540 pada tahun 2000 menjadi 0,689 pada tahun 2015 artinya terjadi peningkatan yang konsisten dan signifikan dimana saat ini Indonesia berada di ranking 113 dari 188 Negara . HDI adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Dari sisi iklim kesempatan usaha juga membaik , menurut laporan “Doing Business “ oleh IFC Indonesia berada pada ranking 128 di thn 2013 dan menjadi ranking 91 di tahun 2016. Artinya upaya pemerintah untuk mengurangi berbagai hambatan di dalam dunia usaha menampakan hasil yang menggembirakan.
Dan yang paling mutakhir adalah laporan yang dikeluarkan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tahun 2017 bahwa Indonesia berada pada tingkat teratas bersama 6 negara lain yakni : Indonesia, Swiss,India, Luxemburg , Norwegia serta Kanada. Perlu kiranya kita memberi apresiasi kerja keras serta capaian oleh Pemerintahan Jokowi-JK tersebut yang merupakan modal serta momentum yang sangat berharga yang harus segera ditangkap dengan baik untuk menggairahkan investasi.
Dibalik kemajuan-kemajuan tersebut terdapat juga tantangan yang harus di selesaikan bersama yakni masih terdapat 27,7 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan pendapatan dengan ukuran Koefisian Gini semakin membesar yakni 0,41 pada tahun 2016 dibanding sebesar 0,35 di tahun 2007 atau naik 17% . Apalagi secara kualitatif pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam yang jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup .
Dapat dikatakan prioritas Pemerintah terkini adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan untuk mengurangi jurang kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pendapatan tetapi dalam waktu yang sama juga berupaya melindungi sumber daya alam yang menjadi modal pembangunan jangka panjang.
Strategi mempersempit kesenjangan yang semakin dalam adalah dengan membuka akses sumberdaya agar masyarakat mendapatkan iklim berusaha yang lebih baik serta akses pada produk produk investasi untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi . Sarana investasi yang inklusif membuat segala lapisan masyarakat dapat berinvestasi secara aman dan “returnable” sehingga masyarakat luas akan semakin terbuka pada akses sarana pendapatan yang memadai dan pada akhirnya akan terjadi pemerataan pendapatan di berbagai lapisan.
Saat ini produk produk investasi banyak ragam serta variasinya dan dengan kemajuan teknologi informasi semakin mempercepat akselerasi produk produk tersebut di masyarakat. Namun sayangnya percepatan ini tidak disertai dengan daya dukung literasi investasi yang memadai di masyarakat serta kurang ketatnya monitoring dan response di tingkat regulator , hal ini terlihat dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini yang menimbulkan kerugian pada masyarakat dan selalu yang paling menderita adalah masyarakat berpenghasilan rendah, berhutang untuk berinvestasi dengan iming iming tingkat pengembalian (Return) yang tidak rasional dan pada akhirnya jika investasi tersebut gagal bayar mereka akan masuk kedalam jurang kemiskinan .
Galang Kemajuan (GK) sebagai akselerator capaian tujuan Nawacita merasa terpanggil untuk mengangkat thema ini agar para pemangku kepentingan serta masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh , berinteraksi secara langsung serta memberikan masukan apa dan bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh regulator, actors serta perangkat pendukungnya seperti LPS, akademisi untuk menjadikan ekosistem keuangan dan investasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik untuk mendorong gairah masyarakat di dalam berinvestasi.
GK Center menyoroti beberapa poin yang harus diperhatikan terkait pencegahan investasi palsu yaitu: 1.Peningkatan program literasi keuangan dan investasi pada seluruh lapisan masyarakat 2. Perlunya Platform informasi yang dapat secara cepat dan tanggap dapat digunakan oleh masyarakat tentang seputar investasi 3. Perlunya kerangka Peraturan yang lebih responsive agar dapat secara cepat dan tepat diambil tindakan sebelum menjadi masalah dengan skala Nasional.
GK Center terus berkomitmen untuk mengakselerasi capaian Nawacita, mensosialisasikan capaian capaian kemajuannya serta mengawal kebijakan pemerintah dengan pendekatan edukasi ,pemberian informasi yang akuntabel serta memberi masukan yang kritis agar Indonesia mampu menjadi salah satu negara berkekuatan ekonomi terbesar di dunia secara inklusif dan berkelanjutan.
Apresiasi dan terimakasih saya sampaikan kpd yth Para pembina, juga Kpd yth para pembicara : Ketua OJK Bpk Wimboh Santosa, Ibu Destri Prof Rhenal Kasali, Bp. Benny Pasaribu, Bp. Harijanto, Pak Ahmad Fajar, Pak Arta Djangkar, Ibu Fransiska
Sestri dan seluruh pengurus GK Center.
Ketua Umum GK Centre.
