Ket. Gambar : Peserta Diskusi, Menggugat Award Medan Kota terbaik.
MEDAN | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | ( Selasa, 17 / 10 / 2017 )
Sungguh diluar dugaan, pernyataan pedas yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, pasca kunjunganya ke Medan beberapa waktu lalu.
Bahkan, beliau sendiri menegaskan agar Walikota Medan segera mengerjakan sebelum beliau yang turun tangan mengerjakannya.
Pernyataan itu setidaknya dapat dijadikan satu indikator, bahwa penghargaan Medan sebagai Kota Terbaik sangatlah tidak tepat.
Demikian disampaikan Kordinator Gerbrak Saharuddin dalam diskusi Menggugat Award Medan Kota Terbaik yang digelar, Senin (16/10/2017) di Kongkow Kofe Titipapan Medan.
Menurutnya, pemberian penghargaan kota terbaik tersebut adalah merupakan tamparan bagi warga Medan. Sebab award tersebut sungguh sangat jauh dari harapan dan cenderung keliru.
"Dan memang kenyataan yang dirasakan warga juga tidak jauh berbeda. Lalu menjadi pertayaannya, indikator apa saja yang dinilai oleh lembaga pemberi award tersebut, perlu dimintai klarifikasi," kata Saharuddin.
Penolakan dan gugatan warga terhadap pemberian award itu memaksa masyarakat aktivis untuk membandingkan kinerja eksekutif dan legislatif terhadap realisasi pembangunan.
"Jika berkaca pada kondisi infrastruktur di Medan Utara, baik itu yang menjadi kewenangan pusat, Provinsi maupun Kota, maka predikat 'Keberhasilan Pembagunan' masih dikatagorikan nihil alias Nol Besar ". Mereka (pemerintah-red) harus diteriaki baru melek dan terkesan abai," tandas Saharuddin.
Diskusi juga dihadiri sejumlah aktivis pergerakan Medan Utara di antaranya OK Muhammad Hatta, Muhammad Asril, Rion Aritonang, Agus Leo dan pemerhati pembangunan Azhari Sinik.
Dari hasil diskusi disepakati akan berdelegasi ke Pemko Medan, DPRD Medan dan DPRD Sumut membahas infrastruktur Kota Medan.
"Diskusi menyimpulkan akan menyurati pemberi award dan Kemendagri yang memberi award itu langsung ke Walikota Medan. Kita malu mendapat penghargaan yang nyata-nyata tidak sesuai kenyataan," tegas Saharuddin.
(Sofar Panjaitan)
