Media Nasional Obor Keadilan|Medan-Sumut |
"Dalam program Dana Desa ini akan diberikan penghargaan kepada Babinkamtibmas yang berperan aktif menjalankan program ini.
Demikian penegasan Kapolri, Jenderal Drs. H.M Tito Karnavian, M,A, Ph.D saat melakukan Vidcon dengan Kapoldasu, Irjen Pol, Drs. Paulus Waterpauw, Gubernur Sumatera Utara, Ir. H.Tengku Erry Nuradi, Wakapoldasu, Brigjen Pol, Agus Andrianto SH, para pejabat utama Poldasu, Kadis Pemberdayaan masyarakat Desa Sumatera Utara, Aspan Sofyan, dan para Kapolres/Tabes sejajaran diruang Vidcon Mapolda Sumut, Jumat (20/10/2017).
Dalam Vidcon itu Kapolri Jenderal Drs. H.M.Tito Karnavian M.A, Ph.D, yang di dampingi Kemendes dan Kemendagri tersebut tampak melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antar Kemendes PDTT, Kemendagri dan Polri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.
Kegiatan yang bertujuan untuk pemanfaatan dana negara untuk pembangunan Desa dan pemerataan pembangunan di Desa, serta kesejahteraan masyarakat Desa.
Saat Vidcon itu Kapolri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Kapolda, para Gubernur yang sudah mengikuti kegiatan Vidcon tersebut.
Selain itu Kapolri juga menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah kepada Desa tertinggal, serta telah melibatkan Polri untuk mengambil andil dalam memperbaiki pembangunan Desa kedepannya.
"Kita ucapkan terimakasih kepada pemerintah telah melibatkan kita dalam program Dana Desa ini. Nah untuk itu Kepolisian akan ikut berpartisipasi melalui Bhabinkamtibmas yang seyogianya akan langsung bersentuhan dengan masyarakat, " tegas Kapolri.
Selanjutnya hal-hal yang harus diluruskan yaitu mengenai penyaluran dana dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang dananya tidak sampai kepada masyarakat desa.
Banyak dana yang harusnya tidak ada malah diadakan, dan yang ada justru dianggap tidak ada.
"Nah yang perlu menjadi perhatian Kemendagri dan Kemendes adalah kebocoran dana yang sering terjadi saat ini. Sehingga tidak tersalur, dan kami (Polri) tidak hanya melibatkan Bhabinkamtibmas saja, tetapi juga dari tingkat Polda sampai Polsek akan kami libatkan, agar setelah ini segera memikirkan ide ide untuk membantu pembangunan Desa yang tertinggal," ungkap Kapolri.
Jenderal Tito juga meminta kepada seluruh Kapolda agar memerintahkan Bhabinkamtibmas daerah untuk mengawasi penyaluran dana, serta kemudian mengamankan pembangunan yang ada di desa agar tidak terjadi konflik kedepannya. Juga memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik dan perbuatan anarkis.
Berperan aktif mengawasi keterbukaan Dana Desa kepada publik dan menyampaikan kepada masyarakat Desa tentang penggunaan Dana Desa yang sudah diberikan.
Oleh karenanya Kapolri meminta kepada masing masing Kapolda untuk membaca MoU dan selanjutnya membicarakan dengan para instansi terkait, serta mengambil inisiatif untuk menghindari terjadinya pemotongan. Para Kapolda juga agar memerintahkan Kapolres agar segera mengumpulkan Bhabinkamtibmas untuk memberikan penjelasan mengenai apa saja yang boleh dikerjakan dan apa saja yang tidak boleh dikerjakan terkait dana pembangunan Desa tersebut.
"Aturan mainya untuk tingkat Polda petugas harian akan diawasi oleh Dir Binmas, untuk tingkat Polres akan diawasi Kasat Binmas. Setelah itu kegiatanya akan dilaporkan secara bertahap mulai dari tingkat Polsek, Polres, dan Polda. Selanjutnya Kapolda akan melaporkan ke Kakor Binmas untuk tingkat Mabes Polri", kata Jenderal Tito Karnavian.
Menurut Jenderal Tito, tugas Ini adalah merupakan amanah untuk Polri dalam berkontribusi terkait penggunaan Dana Desa. Saya berharap agar semua dapat berjalan dengan baik dan tidak mempermalukan institusi.
"Selain Babinkamtibmas, kita juga akan memberikan penghargaan kepada Kapolsek, Kapolres dan Kapolda, " tandas Kapolri.
(Sofar Panjaitan)
