Gambar : Kordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi
(Gerbrak) Sumut, Saharuddin.
MEDAN-Sumut I Media Nasional Obor
Keadilan | Rabu ( 25 / 10 / 2017 ). Medan-Sumut |Proses penegakan hukum yang terkesan mandeg di Sumut
didesak untuk menjadi perhatian serius para penegak hukum di Jakarta.
Demikian dikatakan
Koordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut, Saharuddin kepada
oborkeadilan.com, Rabu (25/10). Menurut Saharuddin, hal itu
menjadi penting agar tidak terkesan ada istilah tebang pilih atau saling
sandera antara satu dengan lainnya. Misalnya kasus suap interpelasi yang
melibatkan sejumlah pejabat daerah di Sumut dinilai publik masih belum tuntas
karena sejumlah pihak yang menerima dan mengembalikan uang seolah mendapatkan
hak Imunitas (Kekebalan) hukum.
Ditambahkan Aktivis yang
getol menyoroti Sengketa Perizinan Podomoro Deli City Medan ini, pihaknya akan
Road show ke sejumlah instansi penegak hukum di Jakarta mulai Kamis (26/10), Jum'at (27/10) dan Senin (30/10/2017), dimulai dari Gedung KPK RI di Kuningan, Gerbraksu akan berkeliling ke
Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial.
sedangkan untuk mengumpulkan bahan dan data tentang Reklamasi Pantai Belawan
pihaknya akan mengunjungi Kantor Menko Maritim, Kementrian Perhubungan, BUMN
dan Kementrian Kelautan Perikanan RI. " Tegasnya".
Laporan terkait dugaan
perjalanan dinas fiktip di Sekretariat DPRD Medan, polemik sejumlah pejabat Pemko Medan didalam
kasus Jet Pribadi.
Tak terlepas soal kasus
Sengketa Perizinan Podomoro Medan, kasus Centre Point, Suap Interpelasi dan
kasus Bansos Sumut akan kita minta kejelasan penangananya, " ujar
Saharuddin.
Disamping itu Berbekas juga
akan menyampaikan laporan dugaan Korupsi pada dinas BinaMarga Bina Konstruksi
Sumut diantarnya, pelaksanaan Proyek
Swakelola Pemeliharaan rutin jalan Provinsi Kab/Kota tahun anggaran (TA) 2016 senilai Rp. 109.390.594.521. ke Mabes
Polri, " tandasnya. (Sofar Panjaitan)
